Kegiatan Rapat Kerja untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan kehutanan berbasis wilayah.

Surabaya - Sebagai upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan, mengawal implementasi pembangunan kehutanan, dan memastikan tercapainya sasaran pembangunan kehutanan secara terpadu, Kementerian Kehutanan melalui Biro Perencanaan menyelenggarakan Rapat Kerja Penguatan Sinergi Pembangunan Kehutanan Berbasis Kewilayahan pada 14 Agustus 2026 di Surabaya. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenhut, Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Balai, Kepala Balai Besar, dan Penasihat Sekretaris Jenderal lingkup Kementerian Kehutanan Dalam pembahasan tersebut, ditekankan pentingnya PDB dan PDRB satelit kehutanan sebagai instrumen pendukung perekonomian di wilayah tersebut. Selain itu, pertemuan ini menggarisbawahi perlunya penguatan sinergi antara pusat dan daerah dalam pembiayaan inovatif untuk perubahan iklim dan konservasi. Rapat kerja ini juga memfasilitasi dialog RIMBA (Ruang Interaksi Membangun Birokrasi yang Adaptif) dengan tema “Menyatukan Gagasan, Menguatkan Langkah”, di mana masing-masing koordinator wilayah menyiapkan bahan paparan terkait pembaruan isu pembangunan kehutanan berbasis wilayah. Melalui forum RIMBA, ditemukan beberapa masalah utama di tingkat tapak, seperti konflik tenur, perambahan, illegal logging, degradasi hutan atau perubahan tutupan lahan, serta keterbatasan SDM dan kelembagaan. Pertemuan ini menyoroti tantangan dalam menyelaraskan program dengan pemerintah daerah. Kemajuan pada indikator utama seperti rehabilitasi, perhutanan sosial, dan konservasi, serta perkembangan PDB/PDRB sektor kehutanan juga dibahas. Selain itu, peran Koordinator Wilayah (Korwil) perlu terus diperkuat sebagai pusat koordinasi untuk menyatukan perencanaan dan pelaksanaan, koordinasi antar-UPT dan Pemda, serta pemantauan dan evaluasi berbasis wilayah. Rapat Kerja Penguatan Sinergi Pembangunan Kehutanan Berbasis Kewilayahan yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2026 di Surabaya telah terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai maksud serta tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan perencanaan, mengawal implementasi, serta memastikan tercapainya sasaran pembangunan kehutanan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan rapat kerja tersebut, terdapat beberapa poin pokok yang menjadi simpulan utama: Penguatan Instrumen Ekonomi dan Pembiayaan Inovatif, pada sesi pembahasan utama, mengemuka penegasan pentingnya PDB dan PDRB satelit kehutanan sebagai instrumen ekonomi berbasis wilayah. Selain itu, ditekankan pula perlunya penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mengembangkan pembiayaan inovatif guna mendukung agenda perubahan iklim dan konservasi. Identifikasi Permasalahan Tapak melalui Forum RIMBA, melalui forum dialog RIMBA, teridentifikasi sejumlah isu krusial di tingkat tapak, seperti konflik tenurial, perambahan, illegal logging, degradasi hutan, hingga perubahan tutupan lahan. Forum ini juga menyoroti keterbatasan SDM dan kelembagaan, serta tantangan dalam sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Proses Pembangunan dan Peran Strategis Korwil, progres pembangunan kehutanan di daerah terus menunjukkan perkembangan positif, yang ditandai dengan percepatan realisasi program prioritas, capaian indikator utama (rehabilitasi, perhutanan sosial, dan konservasi), serta kontribusi terhadap PDB/PDRB sektor kehutanan, Dalam hal ini, peran Koordinator Wilayah (Korwil) dinilai perlu terus diperkuat sebagai hub koordinasi utama. Forum juga berhasil merumuskan permasalahan kunci yang membutuhkan dukungan pusat terkait regulasi, anggaran, dan kewenangan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis kondisi tapak sebagai arah kebijakan ke depan. Secara keseluruhan, rapat kerja ini menegaskan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan Kementerian Kehutanan untuk terus memperkuat sinergi pusat dan daerah demi mendukung pembangunan kehutanan yang padu dan berbasis kewilayahan.