Jakarta – Data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Untuk memperkuat hal tersebut, Kementerian Kehutanan mendorong peningkatan tata kelola data melalui standardisasi, penggunaan kode referensi, penjaminan kualitas, interoperabilitas, serta penyusunan rencana aksi Unit Eselon I.
Penguatan ini turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai mitra dalam memperkuat penyelenggaraan statistik dan penerapan standar data. Kehadiran BPS bertujuan memberikan penguatan terhadap penerapan prinsip dan standar statistik nasional, khususnya dalam standardisasi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan, serta penjaminan kualitas data. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan keterbandingan data kawasan hutan, sekaligus mendukung integrasinya dengan data statistik nasional.
Penguatan tata kelola data dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan data, salah satunya data ganda yang dapat muncul akibat perbedaan penulisan, kode, format, maupun penggunaan sistem yang berbeda. Dalam konteks kawasan hutan, data yang tidak konsisten dapat memengaruhi proses inventarisasi, pemantauan, perencanaan, hingga evaluasi pengelolaan kawasan. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut dapat menyebabkan penghitungan ganda, menyulitkan pertukaran data, serta meningkatkan kebutuhan verifikasi dan rekonsiliasi.
Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan prinsip Satu Data Indonesia melalui penggunaan standar data, metadata, kode referensi, data induk, dan interoperabilitas. Kode referensi berfungsi sebagai acuan tunggal untuk mengidentifikasi suatu entitas sehingga data kawasan hutan dari berbagai sumber dapat diintegrasikan secara lebih konsisten dan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan.
Tak hanya terintegrasi, data kawasan hutan juga harus berkualitas. Dalam pengelolaan data statistik kawasan hutan, penerapan Standar Data Statistik (SDS) diperlukan untuk memastikan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan digunakan secara baku. Sementara itu, metadata melengkapi informasi mengenai karakteristik, konteks, serta metode pengelolaan data sehingga informasi mengenai kawasan hutan dapat dipahami dan dimanfaatkan secara tepat.
Kualitas data dijaga melalui sejumlah aspek, antara lain relevansi, akurasi, ketepatan waktu, koherensi dan keterbandingan, aksesibilitas, serta interpretabilitas. Penjaminan kualitas dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan, data ganda, outlier, cakupan, konsistensi metode, hingga pemantauan jadwal rilis. Interoperabilitas juga diperkuat agar data dapat dipertukarkan antarsistem dari sisi sintaksis, struktur, maupun semantik.
Penguatan tata kelola data selanjutnya diterjemahkan ke dalam rencana aksi Unit Eselon I. Rencana aksi disusun dengan mengacu pada Renstra dan Perjanjian Kinerja serta dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian, pengelolaan data dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan kawasan hutan.
Setiap target perlu didukung baseline dan data historis yang jelas, periode pencapaian yang realistis, serta penanggung jawab yang terukur. Rencana aksi juga perlu diselaraskan dengan RKA-K/L dan diperbarui apabila terdapat perubahan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan.
Melalui penguatan tata kelola data dan kolaborasi bersama BPS, Kementerian Kehutanan terus membangun ekosistem data kawasan hutan yang akurat, terstandar, berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data yang semakin baik diharapkan dapat memperkuat proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan hutan, sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan.