Semarang, 19 Oktober 2026 – Kementerian Kehutanan melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menyelenggarakan Workshop Identifikasi dan Validasi Data Aktivitas Ekonomi Subsektor Kehutanan di Ruang Rapat Kantor Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun, Semarang, Jawa Tengah, Senin (19/10). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat ketersediaan dan kualitas data ekonomi kehutanan sebagai bagian dari penyusunan dokumen Produk Domestik Bruto (PDB) Subsektor Kehutanan Tahun 2026.
Workshop ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Data dan Informasi, UPT daerah, unit produsen data, serta akademisi kehutanan. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan data, memetakan aktivitas ekonomi kehutanan, serta melakukan validasi data yang diperlukan dalam mendukung penghitungan PDB subsektor kehutanan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam pembahasan, pengembangan PDB Satelit Kehutanan menjadi salah satu agenda utama. Pendekatan ini dinilai penting karena penghitungan PDB subsektor kehutanan secara konvensional belum sepenuhnya menggambarkan nilai ekonomi sektor kehutanan secara menyeluruh. Dengan memperhitungkan rantai aktivitas ekonomi dari sektor hulu hingga hilir, termasuk industri pengolahan, perdagangan, pariwisata alam, dan jasa lingkungan, potensi kontribusi ekonomi kehutanan diperkirakan dapat mencapai sekitar 2,75% dari total PDB.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Ir. Dida Migfar Ridha, M.Sc., dalam paparannya menekankan pentingnya pengembangan PDB Satelit Kehutanan untuk menangkap aktivitas ekonomi bernilai tambah yang belum sepenuhnya tercatat dalam statistik resmi. Hal tersebut sejalan dengan target pertumbuhan PDB subsektor kehutanan dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029, yaitu meningkat secara bertahap dari 1,5% pada 2025 menjadi 3,4% pada 2029.
Sementara itu, Direktorat Neraca Produksi BPS RI menjelaskan kebutuhan data untuk mendukung penghitungan PDB, antara lain volume produksi kayu bulat berdasarkan jenis, produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), harga produsen, struktur ongkos, serta estimasi Work in Progress (WIP). BPS juga menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai wilayah percontohan karena memiliki jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) dan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) subsektor kehutanan tertinggi secara nasional.
Dari sisi regional, BPS Provinsi Jawa Tengah memaparkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2026, subkategori kehutanan dan penebangan kayu di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 8,16% secara quarter-to-quarter (q-to-q) dan 0,80% secara year-on-year (y-on-y). Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam penyediaan data, seperti belum tersedianya Indeks Harga Produsen untuk komoditas tanaman kehutanan secara spesifik serta belum optimalnya pencatatan produksi hutan rakyat.
Dalam diskusi, Prof. Dr. Ir. Sri Puryono KS, MP, turut mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi kehutanan di Jawa Tengah, mulai dari hasil hutan kayu, HHBK, perhutanan sosial, hingga jasa lingkungan. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan meliputi transaksi kayu rakyat yang masih bersifat informal, perbedaan pelaporan data perusahaan, serta hasil agroforestri di kawasan perhutanan sosial yang belum seluruhnya tercatat sebagai aktivitas ekonomi kehutanan.
Melalui workshop ini, disepakati sejumlah langkah tindak lanjut, meliputi validasi angka dasar PDB, pemetaan dan penyelarasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, inventarisasi aktivitas ekonomi kehutanan, penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB), serta penguatan tata kelola dan alur integrasi data dari tingkat tapak hingga nasional. Koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Perindustrian, juga diperlukan untuk menyelaraskan pencatatan aktivitas industri pengolahan hasil hutan.
Melalui penguatan koordinasi dan validasi data tersebut, Kementerian Kehutanan bersama BPS diharapkan dapat membangun basis data ekonomi kehutanan yang lebih akurat, terintegrasi, dan komprehensif. Dengan demikian, kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional dapat tergambarkan secara lebih utuh serta menjadi dasar dalam mendukung perumusan kebijakan dan pencapaian target pembangunan kehutanan berkelanjutan.