Samarinda, 28 Oktober 2026 - Pada 28 Oktober 2026, telah dilaksanakan kegiatan Workshop Identifikasi dan Validasi Data Aktivitas Ekonomi Subsektor Kehutanan. Acara ini bertempat di Kantor Balai P2SDM Wilayah Samarinda V, Jalan Untung Suropati No. 72, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Kegiatan ini diadakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kehutanan yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Acara di Samarinda ini merupakan lanjutan dari acara yang sama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Acara ini diselenggarakan sebab ketersediaan data dari Kementerian Kehutanan sangat penting bagi BPS untuk menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan negara. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2025, nilai ekonomi sektor kehutanan nasional mencapai angka Rp130,6 triliun. Provinsi Kalimantan Timur sendiri menyumbang 0,97 persen ke pendapatan daerahnya yang bernilai Rp889,07 triliun. Hal ini membuat Kaltim masuk 10 provinsi penyumbang ekonomi hutan tertinggi.
Namun, selama ini pencatatan data di lapangan masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa hal seperti jasa lingkungan, perdagangan karbon, perhutanan sosial, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) belum ada data pastinya. Karena datanya belum ada, BPS selama ini hanya menggunakan perkiraan. Tentu saja hal ini bisa membuat laporannya menjadi kurang akurat atau biasa disebut bias.
Maksud dan tujuan diadakannya acara ini adalah sebagai tempat koordinasi agar semua pihak sepaham tentang kebutuhan pendataan ekonomi kehutanan. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi dan memvalidasi data kegiatan di Kalimantan Timur, mengurangi kesenjangan data (data gap), serta mendukung aturan pendataan baru di tahun 2025.
Acara ini menghadirkan 3 orang narasumber yang memberikan materi, yaitu Direktorat Neraca Produksi BPS RI, Ibu Vivi Azwar, S.P., M.Si. dari BPS Kalimantan Timur, serta Bapak Prof. Dr. Rujehan, M.P. dan Ibu Dr. Hut. Rochadi Kristiningrum, S.P., M.P. dari Universitas Mulawarman.
BPS RI menyampaikan bahwa dalam PDB, nilai barang dihitung dari nilai tambah (Output dikurangi Input) agar angkanya tidak terhitung dua kali (double counting). Sebagai contoh ilustrasi, produksi kayu seharga 10.000 tidak boleh dijumlahkan langsung dengan nilai produksi industri meja kursi seharga 21.000 agar nilai kayunya tidak dobel.
BPS RI juga memaparkan bahwa nilai ekonomi kehutanan sebenarnya naik dari Rp58,1 triliun di tahun 2010 menjadi Rp130,6 triliun di 2025. Sayangnya, data seperti pekerjaan dalam proses belum tersedia sehingga BPS masih banyak melakukan perkiraan (adjustment) dengan menggunakan data lama dari Sensus Pertanian.
Lebih lanjut, BPS menjelaskan bahwa pada tahun depan akan berlaku aturan pencatatan baru bernama KBLI 2025. Nanti akan ada perhitungan untuk kegiatan baru seperti jasa karbon, jasa lingkungan, sampai pembibitan hutan. BPS juga menjelaskan konsep PDB Satelit Kehutanan, di mana industri pabrik yang menggunakan bahan dari hutan (seperti pabrik kertas dan furnitur) nilainya sangat besar, yaitu mencapai Rp284,9 triliun.
Untuk mengatasi kekurangan data tersebut, BPS dan Kementerian Kehutanan telah berhasil menemukan 100 jenis data dan 58 indikator baru. Pada akhir sesi, pihak BPS meminta seluruh peserta workshop untuk langsung mengisi berbagai kegiatan ekonomi tersebut ke dalam formulir secara online yang memuat isian tahun, kode KBLI, volume, sampai harga dan biaya dari masing-masing komoditas.